Makassar. LantaiAtas – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan gedung DPRD Kota Makassar yang sempat mengalami kerusakan akibat aksi massa kini mulai dibangun ulang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pertama itu menelan anggaran sekitar Rp 90 miliar.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan Balai Cipta Karya yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menandatangani kontrak dengan perusahaan BUMN, PT Hutama Karya, sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan kedua gedung tersebut.
“Alhamdulillah beberapa hari lalu sudah mengadakan penandatangan kontrak dengan perusahaan BUMN, dalam rangka pembangunan kantor DPRD Kota dan kantor DPRD Provinsi,” kata Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, saat ditemui di Kantor Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Senin (15/12/2025).
Cicu menjelaskan, penandatanganan kontrak tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan ulang gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar yang rusak akibat kerusuhan.
Saat ini, pekerjaan tahap awal sudah mulai dilakukan, mulai dari pengukuran bangunan, pembersihan area, hingga persiapan teknis lainnya.
“Berkontrak beberapa hari lalu, jadi mungkin tahap awalnya ada beberapa yang dilakukan mengukur (gedung) membersihkan dan lain-lain,” sebutnya.
Untuk kantor DPRD Sulsel, terdapat tiga bangunan utama yang masuk dalam proyek tersebut. Gedung tower dan ruang paripurna akan direhabilitasi, sementara bangunan kesekretariatan akan direkonstruksi total karena dinilai tidak lagi layak diperbaiki.
“Peninjauan awal dengan kementerian, tower itu memang dilakukan survei kemudian penelitian secara mendalam terkait dengan kekokohan besi dan bangunan, memang sedari awal butuh direhap, begitupun dengan ruang paripurna,” ujarnya.
Cicu menargetkan rehabilitasi gedung tower DPRD Sulsel dapat selesai pada 2026. Sementara ruang paripurna dan gedung kesekretariatan ditargetkan rampung pada 2027.
“Untuk tower sendiri itu sebenarnya tercepat 2026 artinya tidak kita tau (selesai atau tidak), tapi kita rencanakan 2026 bisa selesai, tapi untuk dua gedung lain memang rencananya sekitar sampai 2027,” bebernya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya DPRD Sulsel menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2025. Namun, proses uji laboratorium ketahanan bangunan memakan waktu cukup lama.[] kompas-fm
