Mobil Kaca, Rakyat Merana, Umat Butuh Syariat

Penulis: Joko Prasetyo, Jurnalis

Di tengah rakyat yang masih dipusingkan harga pangan, lapangan kerja, utang, pajak, dan biaya hidup yang terus naik, muncul kabar bahwa Presiden meminta dibuatkan kendaraan khusus berbahan kaca agar dirinya dapat terlihat berdiri saat menyapa masyarakat.

Bagi sebagian orang mungkin ini dianggap biasa. Namun bila ditelisik lebih dalam, ini bukan sekadar soal desain kendaraan, melainkan simbol cara kekuasaan membangun citra di hadapan rakyat.

Inilah ironi negeri hari ini: mobil kaca, rakyat merana.

Ketika banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, penguasa justru sibuk dengan simbol-simbol visual kekuasaan. Padahal masalah utama umat bukan kurang melihat pemimpinnya. Rakyat setiap hari melihat wajah penguasa di televisi, media sosial, baliho, dan pemberitaan. Yang rakyat butuhkan bukan tontonan kekuasaan, melainkan keadilan dan pengurusan yang nyata.

Namun masalahnya bukan semata pada pribadi pemimpin. Akar persoalannya lebih dalam: sistem politik demokrasi kapitalistik memang melahirkan budaya pencitraan.

Dalam sistem ini, kekuasaan bergantung pada popularitas, elektabilitas, dan penguasaan opini publik. Akibatnya, pemimpin lebih terdorong membangun persepsi daripada menyelesaikan problem mendasar rakyat. Kamera menjadi lebih penting daripada kebijakan. Panggung lebih diprioritaskan daripada pelayanan. Konsultan citra lebih didengar daripada jeritan rakyat kecil.

Sementara di saat yang sama, kapitalisme membuat negara tunduk pada kepentingan oligarki dan pemilik modal. Kekayaan alam dikuasai korporasi, utang menjadi tulang punggung pembangunan, pajak terus membebani rakyat, dan kebijakan lebih sering berpihak kepada investor dibanding kebutuhan umat.

Maka lahirlah paradoks: rakyat diminta berhemat, tetapi elite hidup penuh fasilitas. Rakyat diminta sabar, tetapi penguasa sibuk pencitraan.

Karena itu, kritik tidak boleh hanya berhenti pada sosok pemimpin. Namun kritik pun harus diarahkan kepada sistem yang melahirkan pemimpin-pemimpin pencitraan sekaligus menghasilkan rakyat yang terus merana.

𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦

Islam memandang pemimpin sebagai 𝑟𝑎𝑎’𝑖𝑛 (pengurus rakyat), bukan pusat panggung popularitas. Karena itu para pemimpin besar dalam sejarah Islam tidak membangun kewibawaan lewat kemegahan simbolik.

Khalifah Umar bin Khaththab dikenal memanggul gandum untuk rakyatnya. Shultan Shalahuddin al-Ayyubi dikenang karena pembebasannya, bukan kendaraan kebesarannya. Mereka memahami, legitimasi kepemimpinan lahir dari amanah dan pelayanan, bukan dari seberapa megah penampilan di depan kamera.

Di sinilah umat seharusnya mulai sadar: umat butuh syariat-Nya yang diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah.

Sebab Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga menghadirkan sistem politik dan ekonomi yang mewajibkan negara mengurus kebutuhan rakyat, menjaga harta milik umum (𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑦𝑦𝑎ℎ 𝑎𝑚𝑚𝑎ℎ) di antaranya SDA yang hasilnya melimpah, melarang oligarki menguasai 𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑦𝑦𝑎ℎ 𝑎𝑚𝑚𝑎ℎ, dan menjadikan penguasa tunduk pada hukum Allah, bukan pada kepentingan pemilik modal atau kebutuhan elektoral.

Karena, yang akan ditanya Allah bukan, “Seberapa jelas rakyat melihatmu berdiri di atas kendaraan?” Melainkan, “Apakah kekuasaan itu kau gunakan untuk melayani umat atau memuliakan dirimu sendiri?”

Di dunia, kendaraan kaca mungkin membuat penguasa tampak gagah di hadapan manusia. Namun di akhirat nanti tidak ada kaca antipeluru, tidak ada protokoler, tidak ada 𝑏𝑢𝑧𝑧𝑒𝑟, dan tidak ada pencitraan yang bisa menyelamatkan seseorang dari hisab Allah yang sangat teliti.[]