Anggaran MBG Sudah Terserap Rp58 T hingga Desember 2025

Nasional. LantaiAtas – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Desember 2025 ini telah mencapai Rp58 triliun atau setara 81% dari total pagu anggaran Rp121 triliun.

Dadan menjelaskan, optimalisasi anggaran dilakukan seiring terbitnya surat dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi ini diperlukan karena terdapat sebagian pagu anggaran yang diperkirakan tidak dapat terserap secara maksimal sehingga dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih memungkinkan direalisasikan.

“Sampai hari ini serapan anggaran sudah Rp58 triliun atau 81%. Alhamdulillah, surat dari Kemenkeu sudah keluar untuk optimalisasi karena ada pagu anggaran yang harus kita alihkan terkait dengan yang tidak mungkin terserap,” ujar Dadan di Istana, dikutip Selasa (16/12).

Dari sisi pelaksanaan program, hingga saat ini telah terbentuk 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG tersebut telah melayani sebanyak 50.390.880 penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 3.996 unit, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun jika dilihat dari persentase pemenuhan kuota, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat capaian tertinggi sebesar 87 persen, diikuti Jawa Tengah 83% dan Lampung 81%. Sementara Jawa Barat meski tertinggi secara jumlah baru mencapai 80% dari kuota, dengan pembentukan SPPG secara nasional berada di angka 59%.

Program MBG juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hingga kini, sebanyak 741.985 tenaga kerja terlibat langsung di SPPG. Selain itu, total supplier yang terlibat mencapai 41.389, terdiri dari sekitar 5.000 koperasi, 629 BUMDes, 69 BUMDesma, 19.246 UMKM, 16.351 supplier perorangan, serta 22 Koperasi Desa Merah Putih.

Selain membangun SPPG di wilayah aglomerasi, BGN juga memperluas pembangunan ke daerah terpencil. Dadan menyebutkan, terdapat 36 provinsi yang telah diidentifikasi membutuhkan SPPG terpencil. Secara keseluruhan, akan didirikan 8.297 SPPG untuk melayani sekitar 2,4 juta penduduk di wilayah terpencil.

Adapun bangunan yang dimanfaatkan sebagai SPPG berasal dari berbagai sumber. Sebanyak 4.175 unit merupakan bangunan baru, 3.970 unit hasil konversi rumah tinggal, 2.985 unit dari ruko, 1.419 unit dari gudang, 1.084 unit dari rumah makan, serta 113 unit dari hotel. Selain itu, terdapat pula bangunan rumah kantor, sarana olahraga seperti futsal, showroom kendaraan, hingga kategori lainnya yang masih dalam proses pendataan.[] bloomber-fm

Share it :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *