Penolakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas proposal Iran dengan tetap melanjutkan blokade sampai kesepakatan nuklir tercapai dinilai Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) sebagai watak hegemoni AS.
“Alih-alih negosiasi berbasis hukum internasional, yang terjadi justru penggunaan ancaman kekuatan militer sebagai alat tawar. Ini memperlihatkan watak hegemonik: berunding di bawah bayang-bayang bom,” tuturnya kepada media-umat.com, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, kebijakan AS di bawah Donald Trump yang tetap melanjutkan blokade dan bahkan menyiapkan serangan militer menunjukkan diplomasi tidak dijalankan secara setara, melainkan dengan pendekatan koersif.
“Ini menunjukkan bahwa isu nuklir bukan semata soal keamanan global, tetapi alat politik untuk menjaga dominasi dan mencegah munculnya kekuatan tandingan,” ujarnya.
Farid menilai ada standar ganda dalam isu nuklir. “Sikap AS terhadap Iran menegaskan adanya standar ganda yaitu negara-negara tertentu (termasuk sekutu AS) bahkan Israel dibiarkan memiliki senjata nuklir, sementara Iran ditekan keras bahkan untuk program nuklir sipilnya,” terangnya.
Dalam logika hubungan internasional saat ini, kata Farid, kekuatan (militer, ekonomi, geopolitik) menjadi faktor utama dalam menentukan posisi tawar.
Ia melihat kekuatan Iran selama ini sering diposisikan sebagai alat pertahanan atau pembalasan. Namun secara strategis, kekuatan tersebut perlu mampu menciptakan deterrence (daya tangkal). Bahkan dalam skenario ekstrem, mampu mengimbangi dominasi AS.
“Tanpa kemampuan tersebut, tekanan seperti blokade dan ancaman serangan akan terus berulang,” tegasnya.
Secara geopolitik, kata Farid, Iran menghadapi kekuatan besar secara relatif sendirian. Padahal tekanan yang dihadapi bukan hanya dari AS, tetapi juga jaringan sekutu globalnya. “Ini menunjukkan pentingnya solidaritas dan kesatuan negara-negara dunia Islam agar tidak mudah dipecah dan ditekan secara individual,” tuturnya.
Kondisi ini, menurutnya, sering dijadikan argumen bahwa dunia Islam membutuhkan kekuatan politik terpusat yang memiliki kedaulatan penuh, mampu mengintegrasikan potensi militer, ekonomi, dan sumber daya serta berdiri di atas dasar ideologis (akidah).
“Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah merupakan solusi untuk mengakhiri fragmentasi dan membangun posisi tawar global yang kuat terhadap kekuatan besar seperti AS,” tandasnya.[] Achmad Mu’it
